• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6221 8895 5971
Kebijakan Peradilan Terbaru
 

Perma No.13 Tahun 2016
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

Perma No.12 Tahun 2016
Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Perma No.10 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkugan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Perma No.9 Tahun 2016
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Perma No.8 Tahun 2016
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Perma No.7 Tahun 2016
Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Perma No.4 Tahun 2016Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Perma No.3 Tahun 2016
Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Perma No.1 Tahun 2016
Prosedur Mediasi di Pengadilan

 

Surat Edaran Mahkamah Agung

SEMA No.4 Tahun 2016
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

SEMA No.3 Tahun 2016
PENINGKATAN EFESIENSI DAN TRANSPARANSI PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

SEMA No.2 Tahun 2016
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN

SEMA No.1 Tahun 2016
PENGHENTIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA