• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6221 8895 5971

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, ada 2 (dua) prosedur pelayanan informasi di PN Bekasi, yakni Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus.

1. Prosedur Biasa

Prosedur pelayanan informasi biasa, digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

Berikut adalah alur pelayanan informasi di PN Bekasi dengan menggunakan prosedur biasa:

2. Prosedur Khusus

Prosedur pelayanan informasi khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Berikut adalah alur pelayanan informasi di PN Bekasi dengan menggunakan prosedur khusus:

 

Hal lain yang perlu diketahui oleh masyarakat selaku Pemohon Informasi mengenai layanan informasi di PN Bekasi adalah sebagai berikut:

  1. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  2. Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  3. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

Lebih lanjut mengenai prosedur lengkap pelayanan informasi publik di PN Bekasi dapat diunduh di:

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan