• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6221 8895 5971

Secara umum Kategori informasi dalam pelayanan PN Bekasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK//I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan terdiri dari:

A. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, meliputi:

  1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan;
  2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat;
  3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan;
  4. Informasi Laporan Akses Informasi; dan
  5. Informasi lain.

B. Informasi yang wajib tersedia setia saat dan dapat diakses oleh publik, meliputi:

  1. Daftar Informasi Publik;
  2. Informasi tentang perkara dan persidangan;
  3. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
  4. Informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian;
  5. Informasi tentang organisasi, admninistrasi, kepegawaian, dan keuangan; dan
  6. Informasi lain.

C. Informasi yang dikecualikan, meliputi:

1. Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian sebelumnya yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

  1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
  2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
  9. Memorandum atau surat-surat antara PN Bekasi dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
  10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam butir 1, antara lain:

  1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
  2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
  3. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
  4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
  5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
  6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
  7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Lampiran.

Lebih lanjut mengenai kategori informasi dalam pelayanan PN Bekasi dapat diunduh di:

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan