• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6221 8895 5971

Dengan mempertimbangkan bahwa bahwa adalah hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh layanan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, sehingga peradilan harus memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Kriteria Pelayanan bagi Masyarakat tidak mampu adalah sebagai berikut :

  1. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
  2. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;
  3. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan
    dan besaran pembebasan biaya perkara, meliputi biaya perkara:
    • Perdata Permohonan maksimal sebesar : Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),
    • Perdata Gugatan maksimal sebesar : Rp. 2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
    • Banding maksimal sebesar : Rp. 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
    • Kasasi maksimal sebesar : Rp. 1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
    • Peninjauan Kembali maksimal sebesar : Rp. 2.137.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
    • Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar : Rp. 1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah;

Ruang Lingkup Pelayanan bagi Masyarakat tidak mampu

Pada dasarnya, ruang lingkup pemberian layanan bagi masyarakat yang tidak mampu meliputi seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dapat dimohonkan, seperti :

  • Gugatan cerai.
  • Gugatan hutang-piutang.
  • Gugatan tanah.
  • Permohonan perubahan nama
  • Permohonan pengangkatan anak, dll

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemberian layanan ini dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Layanan yang diberikan oleh PN Bekasi dalam bentuk :

  • Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma;
  • Sidang di luar gedung Pengadilan adalah sidang dapat dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri disuatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri dalam bentuk sidang keliling atau sidang di zitting plaatz;
  • Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum;

Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri

Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan staf Pengadilan Negeri yang terkait.