• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +6221 8895 5971

Untuk mendapatan layanan hukum bagi masyakat tidak mampu, maka pemohon dapat melakukan :

  1. Pengajuan permohonan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara tertulis atau lisan.
  2. Permohonan tersebut dilampirkan : 
    • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah setempatyang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
    • Surat keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau
    • Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pengajuan Permohonan Layanan Hukum Bebas Biaya oleh Penggugat/Pemohon

  1. Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara :
    • Surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara bebas biaya (ditanggung negara) dengan mencantumkan alasan-alasannya,
    • Surat permohonan dapat dibuat sendiri dapat pula meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) yang disediakan di PN Bekasi,
    • Jika penggugat/pemohon tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat,
    • Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan sosial lainnya sebagaimana persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya.
  2. Melakukan pendaftaran permohonan/gugatan berperkara melalui bagian Pendaftaran Permohonan/Gugatan di PN Bekasi (dikenal sebagai Meja I).
  3. Petugas Meja I meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara. Jika telah lengkap, maka akan dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara dan mengajukan permohonan/gugatan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;
  4. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing - masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon ; 
  5. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
  6. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing - masing;
  7. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar :
    1. Perkara Permohonan maksimal Rp. 187.000,00. (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),
    2. Perkara Perdata Gugatan maksimal Rp. 2.185.000,00. (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah),
    3. Banding maksimal sebesar : Rp. 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),
    4. Kasasi maksimal sebesar : Rp. 1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),
    5. Peninjauan Kembali maksimal sebesar : Rp. 2.137.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
    6. Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar : Rp. 1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pengajuan Permohonan Layanan Hukum Bebas Biaya oleh Tergugat/Termohon

  1. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan Panitera/Sekretaris memeriksa ke lengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara ;
  2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;
  3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk ;
  4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat /Termohon , dengan amar putusan berbunyi: “Membebankan biaya perkara kepada Negara”;

Pembebasan Biaya Perkara pada Tingkat Banding

  1. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan negeri, maka pengajuan banding harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  2. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal Rp. 897.000,00. (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara, terdiri atas :

Biaya Tetap :

    • Biaya Proses (ATK) maksimal : Rp. 75.000,00
    • Materai 2 x Rp. 6.000,00 maksimal : Rp. 12.000,00
    • Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi : Rp. 150.000,00

Biaya Tidak Tetap :

    1. Biaya pemberitahuan banding maksimal : Rp. 110.000,00
    2. Biaya pemberitahuan memori banding maksimal : Rp. 110.000,00
    3. Biaya pemberitahuan kontra memori banding maksimal : Rp. 110.000,00
    4. Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkas maksimal : Rp. 110.000,00
    5. Biaya pemberitahuan isi putusan banding untuk Pembanding dan Terbanding maksimal : Rp. 220.000,00
  1. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan putusan atau setelah menerima pemberitahuan putusan dan permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a, b atau c, apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak maka pendaftaran permohonan banding dilakukan dengan membayar panjar biaya perkara;
  2. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada Negara;
  3. Berdasarkan surat keputusan dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi;
  4. Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;

Pembebasan Biaya Perkara pada Tingkat Kasasi

  1. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan negeri, maka pengajuan banding harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  2. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal Rp. 1.137.000,00. (satu juga seratus tiga puluh tujuh ribu) yang dibebankan kepada Negara, terdiri atas :

Biaya Tetap :

    • Biaya Proses (ATK) maksimal : Rp. 75.000,00
    • Materai 2 x Rp. 6.000,00 maksimal : Rp. 12.000,00
    • Biaya kasasi yang dikirim Mahkamah Agung : Rp. 500.000,00

Biaya Tidak Tetap :

    1. Biaya pemberitahuan kasasi maksimal : Rp. 110.000,00
    2. Biaya pemberitahuan memori kasasi maksimal : Rp. 110.000,00
    3. Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi maksimal : Rp. 110.000,00
    4. Biaya pemberitahuan isi putusan kasasi untuk Pemohon dan Termohon maksimal : Rp. 220.000,00
  1. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan putusan atau setelah menerima pemberitahuan putusan banding dan permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a, b atau c, apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak maka pendaftaran permohonan kasasi dilakukan dengan membayar panjar biaya perkara;
  2. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada Negara;
  3. Berdasarkan surat keputusan dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi;
  4. Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;

Pembebasan Biaya Perkara pada tingkat Peninjauan Kembali

  1. Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Peninjauan Kembali mengikuti petunjuk pelaksanaan tentang prosedur dan mekanisme pembebasan biaya perkara yang telah dijelaskan sebelumnya.
  2. Adapun besaran komponen biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Keputusan Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas permohonan pembebasan biaya perkara peninjauan kembali yang dikabulkan maksimal sebesar Rp. 2.137.000,00. (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah terdiri atas :

Biaya Tetap :

    • Biaya Proses (ATK) maksimal : Rp. 75.000,00
    • Materai 2 x Rp. 6.000,00 maksimal : Rp. 12.000,00
    • Biaya banding yang dikirim ke Mahkamah Agung : Rp. 1.500.000,00

Biaya Tidak Tetap :

    1. Biaya pemberitahuan peninjauan kembali maksimal : Rp. 110.000,00
    2. Biaya pemberitahuan memori peninjauan kembali maksimal : Rp. 110.000,00
    3. Biaya pemberitahuan jawaban memori peninjauan kembali maksimal : Rp. 110.000,00
    4. Biaya pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali untuk Pemohon dan Termohon maksimal : Rp. 220.000,00
  1. Permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang, dan permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris, dengan memenuhi syarat-syarat permohonan perkara bebas biaya, apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak maka pendaftaran permohonan peninjauan kembali dilakukan dengan membayar panjar biaya perkara;
  2. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada Negara;
  3. Berdasarkan surat keputusan dimaksud pada ayat (4), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi;
  4. Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;

Pembebasan Biaya Perkara pada Perkara Eksekusi

  1. Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Eksekusi mengikuti petunjuk pelaksanaan tentang prosedur dan mekanisme pembebasan biaya perkara yang telah dijelaskan sebelumnya;
  2. Besaran komponen biaya perkara Eksekusi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas permohonan pembebasan biaya perkara Eksekusi yang dikabulkan adalah maksimal sebesar Rp. 1.077.000,00. (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :

Biaya Tetap :

    • Biaya Proses (ATK) maksimal : Rp. 75.000,00
    • Materai 2 x Rp. 6.000,00 maksimal : Rp. 12.000,00

Biaya Tidak Tetap :

    1. Panggilan 2x Teguran/Peringatan maksimal : Rp. 220.000,00
    2. Penyitaan/Pengangkatan Sita (1 Orang Juru Sita dan 2 Orang Saksi) maksimal : Rp. 330.000,00
    3. Pemberitahuan (Lelang/Pengosongan) maksimal : Rp. 110.000,00
    4. Pelaksanaan Pengosongan (1 Orang Juru Sita dan 2 Orang Saksi) : Rp. 330.000,00